List PDAM di POSPAY

List PDAM Di POSPAY

Berikut List PDAM di Pospay (Perusahaan Daerah Air Minum) yang bisa di bayarkan di Kantor Pos dan agen Pospay yang tersebar di seluruh indonesia.

NOPDAM BALI & NUSRAPDAM JABODETABEK DAN BANTENPDAM JAWA BARATSTATUS
1PDAM KAB BADUNGPDAM KAB BEKASIPDAM KAB BANDUNGLIVE
2PDAM KOTA BIMAPDAM KOTA BEKASIPDAM KOTA BANDUNGLIVE
3PDAM KAB BULELENGPDAM KAB BOGORPDAM KOTA BANJARLIVE
4PDAM KOTA DENPASARPDAM KOTA BOGORPDAM KAB CIAMISLIVE
5PDAM KAB DOMPUPDAM KOTA CILEGONPDAM KAB CIANJURLIVE
6PDAM KAB GIANYAR NON AIRPDAM KOTA DEPOKPDAM KAB CIREBONLIVE
7PDAM KAB GIANYARPDAM JAKARTA (AETRA)PDAM KOTA CIREBONLIVE
8PDAM KAB JEMBRANAPDAM JAKARTA (PALYJA)PDAM KAB GARUTLIVE
9PDAM KAB KUPANGPDAM KAB LEBAKPDAM KAB INDRAMAYULIVE
10PDAM KOTA KUPANGPDAM KAB PANDEGLANGPDAM KAB KARAWANGLIVE
11PDAM KAB LOMBOK TENGAHPDAM KAB SERANGPDAM KAB KUNINGANLIVE
12PDAM KAB LOMBOK TIMURPDAM TANGERANG (AETRA)PDAM KAB MAJALENGKALIVE
13PDAM KAB MANGGARAIPDAM KAB TANGERANGPDAM KAB PURWAKARTALIVE
14PDAM KOTA MATARAMPDAM KOTA TANGERANGPDAM KAB SUBANGLIVE
15PDAM KAB SIKKAPDAM KAB SUKABUMILIVE
16PDAM KAB SUMBAWAPDAM KOTA SUKABUMILIVE
17PDAM KAB TIMUR TENGAH UTARAPDAM KAB SUMEDANGLIVE
18PDAM KAB TASIKMALAYALIVE
NOPDAM JAWA TENGAH DAN DIYPDAM JAWA TIMURPDAM KALIMANTANSTATUS
1PDAM KAB BANTULPDAM KAB BANGKALANPDAM KAB BALANGANLIVE
2PDAM KAB BANYUMASPDAM KAB BANYUWANGIPDAM KOTA BALIKPAPANLIVE
3PDAM KAB BATANGPDAM KAB BLITARPDAM KOTA BANJARMASINLIVE
4PDAM KAB BLORAPDAM KOTA BLITARPDAM KAB BARABAILIVE
5PDAM KAB BOYOLALIPDAM KAB BOJONEGOROPDAM KAB BENGKAYANGLIVE
6PDAM KAB BREBESPDAM KAB BONDOWOSOPDAM KAB BERAULIVE
7PDAM KAB CILACAP NON REGULERPDAM KAB GRESIKPDAM KOTA BONTANGLIVE
8PDAM KAB CILACAP REGULERPDAM KAB JEMBERPDAM KAB INTAN BANJARLIVE
9PDAM KAB GUNUNG KIDULPDAM KAB JOMBANGPDAM KAB KANDANGAN HSSLIVE
10PDAM KAB JEPARAPDAM KAB KEDIRIPDAM KAB KAPUAS HULULIVE
11PDAM KAB TEMANGGUNGPDAM KOTA KEDIRIPDAM KAB KETAPANGLIVE
12PDAM KAB KARANG ANYARPDAM KAB LAMONGANPDAM KAB KOTAWARINGIN BARATLIVE
13PDAM KAB KEBUMENPDAM KAB LUMAJANGPDAM KAB KOTARARINGIN TIMURLIVE
14PDAM KAB KENDALPDAM KAB MADIUNPDAM KAB KOTABARU PULAU LAUTLIVE
15PDAM KAB KLATENPDAM KOTA MADIUNPDAM KAB KUBU RAYALIVE
16PDAM KAB KUDUSPDAM KAB MAGETANPDAM KAB KUTAI BARATLIVE
17PDAM KAB KULON PROGOPDAM KOTA MALANGPDAM KAB KUTAIKERTANEGARALIVE
18PDAM KAB MAGELANGPDAM KAB MALANGPDAM KAB KUTAI TIMURLIVE
19PDAM KOTA MAGELANGPDAM KAB MOJOKERTOPDAM KAB MEMPAWAHLIVE
20PDAM KAB PATIPDAM KOTA MOJOKERTOPDAM KOTA PONTIANAKLIVE
21PDAM KAB PEKALONGANPDAM KAB NGANJUKPDAM KOTA SAMARINDALIVE
22PDAM KAB PURBALINGGAPDAM KAB NGAWIPDAM KAB SAMBASLIVE
23PDAM KAB PURWOREJOPDAM KAB PACITANPDAM KAB SANGGAULIVE
24PDAM KAB REMBANGPDAM KAB PAMEKASANPDAM KAB SERUYANLIVE
25PDAM KAB SALATIGAPDAM KAB PASURUANPDAM KOTA SINGKAWANGLIVE
26PDAM KAB SEMARANGPDAM KOTA PASURUANPDAM KAB TABALONGLIVE
27PDAM KOTA SEMARANGPDAM KAB PONOROGOPDAM KAB TANAH BUMBULIVE
28PDAM KAB SLEMANPDAM KAB PROBOLINGGOPDAM KAB TAPINLIVE
29PDAM KAB SRAGENPDAM KOTA PROBOLINGGOPDAM KAB TARAKANLIVE
30PDAM KAB SUKOHARJOPDAM KAB SAMPANGPDAM KAB MALINAULIVE
31PDAM KOTA SURAKARTAPDAM KAB SIDOARJOPDAM KAB LAMANDAULIVE
32PDAM KAB TEGALPDAM KAB SITUBONDOLIVE
33PDAM KOTA TEGALPDAM KAB SUMENEPLIVE
34PDAM KAB WONOGIRIPDAM KOTA SURABAYALIVE
35PDAM KAB WONOSOBOPDAM KAB TRENGGALEKLIVE
36PDAM KOTA YOGYAKARTAPDAM KAB TUBANLIVE
37PDAM KAB TULUNGAGUNGLIVE
38PDAM KOTA WISATA BATULIVE
NOPDAM PAPUAPDAM SULAWESI & AMBONPDAM SUMBAGSELSTATUS
1PDAM KOTA JAYAPURAPDAM KAB BANGGAIPDAM KAB ARGAMAKMURLIVE
2PDAM KAB BONEPDAM KOTA ATS PALEMBANGLIVE
3PDAM KAB BONEBOLANGOPDAM KOTA BANDARLAMPUNGLIVE
4PDAM KAB ENREKANGPDAM KAB BANGKA BARATLIVE
5PDAM KAB GORONTALOPDAM KAB BANYUASINLIVE
6PDAM KOTA GORONTALOPDAM KAB BATANGHARILIVE
7PDAM KAB GOWAPDAM KOTA BENGKULULIVE
8PDAM KAB HALMAHERA UTARAPDAM KOTA JAMBILIVE
9PDAM KOTA KENDARIPDAM KAB KERINCILIVE
10PDAM LUWU BELOPAPDAM KAB LAMPUNG SELATANLIVE
11PDAM KAB LUWU TIMURPDAM KOTA LUBUK LINGGAULIVE
12PDAM KAB LUWU UTARAPDAM KAB MERANGINLIVE
13PDAM KOTA MAKASARPDAM KAB MUARABUNGOLIVE
14PDAM KAB MALUKU TENGGARAPDAM KAB MUARAENIMLIVE
15PDAM KAB MAMUJUPDAM KAB MUSI BANYUASINLIVE
16PDAM KOTA MANADOPDAM KAB OKU BATURAJALIVE
17PDAM KAB MAROSPDAM KAB OKU SELATANLIVE
18PDAM KAB MINAHASA UTARAPDAM KOTA PALEMBANGLIVE
19PDAM KOTA PALOPOPDAM KOTA PANGKAL PINANGLIVE
20PDAM KOTA PALUPDAM KAB PRABUMULIHLIVE
21PDAM KOTA PAREPAREPDAM KAB SAROLANGUNLIVE
22PDAM KAB POLEWALI MANDARPDAM KOTA SUNGAIPENUHLIVE
23PDAM KAB SIDRAPPDAM KAB TANJUNG JABUNG BARATLIVE
24PDAM KOTA TERNATEPDAM KAB TEBOLIVE
25PDAM KOTA TOMOHONPDAM KAB MUARO JAMBILIVE
26PDAM KAB WAJOLIVE
PDAM KAB BUTONLIVE
27PDAM KAB WATAMPONELIVE
NOPDAM SUMBAR & RIAUPDAM SUMUT DAN ACEHSTATUS
1PDAM KAB AGAMPDAM KAB ACEH BARATLIVE
2PDAM KOTA ATB BATAMPDAM KAB ACEH BESARLIVE
3PDAM KOTA BUKITTINGGIPDAM KAB ACEH JAYALIVE
4PDAM KAB LIMAPULUH KOTAPDAM KAB ACEH TAMIANGLIVE
5PDAM KOTA PADANGPDAM KAB ACEH UTARALIVE
6PDAM KAB PADANG PARIAMANPDAM KAB ASAHANLIVE
7PDAM KOTA PARIAMANPDAM KOTA BANDA ACEHLIVE
8PDAM KAB PASAMANPDAM KOTA LANGSALIVE
9PDAM KOTA PAYAKUMBUHPDAM KOTA PEMATANGSIANTARLIVE
10PDAM KOTA PEKANBARUPDAM KAB RANTAUPRAPATLIVE
11PDAM KAB PESSELPDAM KOTA SABANGLIVE
12PSAM KAB SIJUNJUNGPDAM KOTA TANJUNG BALAILIVE
13PDAM KAB SOLOKPDAM KAB TAPANULI UTARALIVE
14PDAM KAB TANAH DATARPDAM KOTA TEBING TINGGILIVE
15PDAM KOTA TANJUNGPINANGPDAM TIRTANADI MEDANLIVE
16PDAM TEMBILAHANLIVE

PDAM

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparataparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920an dengan nama Waterleiding sedangkan pada pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai Suido Syo.

Kurun 1400an

Pada tahun 1443 terekam adanya bukti tertulis sebagaimana dilaporkan bahwa pada masa itu air yang merupakan minuman sehari-hari orang Asia Tenggara dialirkan dari gunung mengalir kerumah-rumah penduduk dengan pipa bambu.

Kurun 1600an

Air minum disalurkan langsung ke Istana Aceh sedangkan sumur diperuntukan bagi daerah yang jauh dari sungai seperti dilaporkan terjadi pada tahun 1613.

Dimulailah penjajahan Belanda melalui misi dagangnya yang terkenal VOC (mulanya pada tahun 1613 VOC menyewa mendirikan loji tidak permanen dengan sewa 1.200 rijkdaader atau 3.000 gulden tetapi kemudian mereka dengan liciknya membuat bangunan tembok permanen dengan bahan batu dan beton dan dijadikan benteng pertahanan mereka), kemudian mereka membumi hanguskan Bandar Sunda Kelapa dan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, resmilah Belanda menjajah Indonesia dengan diselingi oleh penjajah Prancis ( 1808-1811) dan penjajahan Inggris (1811-1816) penduduk Jakarta waktu itu sekitar 15.000 jiwa dan air minum masih sangat sederhana dengan memanfaatkan sumber air permukaan (sungai) yang pada masa itu kualitasnya masih baik.

Di Asia Tenggara kebiasaan penduduk untuk mengendapkan air sungai dalam gentong atau kendi selama 3 minggu atau satu bulan telah dilakukan untuk mendapatkan air minum yang sehat.

Kurun 1800an

Di Pulau Jawa sebagaimana dilaporkan oleh Raffles pada tahun 1817 penduduk selalu memasak air terlebih dulu dan diminum hangat-hangat untuk menjamin kebersihan dan kesehatan dan dilaporkan bahwa orang Belanda mulai mengikuti kebiasaan ini terutama di Kota Banjarmasin yang airnya keruh.

Pada tahun 1818 salah satu syarat penting untuk pemilihan pusat kota serta Istana Raja ditentukan oleh faktor tersedianya air minum.

Di Jakarta tahun 1882 tercatat keberadaan air minum di Tanah Abang yang mempunyai kualitas jernih dan baik yang dijual oleh pemilik tanah den gan harga F 1,5 per drum, sedangkan untuk air sungai dijual 2-3 sen per pikul (isi dua kaleng minyak tanah).

Pada masa pra-kemerdekaan, Dinas Pengairan Hindia Belanda (1800 – 1890) membangun saluran air sepanjang 12 kilometer dan bendungan yang mengalirkan air dari Sungai Elo ke pusat kota Magelang untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan mengairi sawah di wilayah Magelang.

Pemerintah Penjajahan Hindia Belanda di Surabaya, tahun 1890, memberikan hak konsesi kepada pengusaha Belanda warga Kota Surabaya, Mouner dan Bernie, yang dinilai berjasa merintis penyediaan air bersih di Surabaya. Konsesi ini berupa pengelolaan mata air Umbulan, Pasuruan, untuk dialirkan ke Kota Surabaya dengan memasang pipa sepanjang 20 kilometer selama dua tahun. Tahun 1900, pemerintah mendirikan perusahaan air minum dan instalasinya diresmikan tiga tahun kemudian. Untuk memberikan proteksi pada perusahaan tersebut, pemerintah mewajibkan penghuni rumah mewah untuk menjadi pelanggan. Tiga tahun setelah berdirinya perusahaan air minum itu, sambungan instalasi air minum di Surabaya mencapai 1.588 pelanggan. Status perusahaan air minum pada bulan Juli 1906 dialihkan dari pemerintah pusat menjadi dinas air minum kotapraja (kini PDAM Kota Surabaya).

Kurun 1900-1945

Pada tahun 1905 terbentuklah Pemerintah Kota Batavia dan pada tahun 1918 berdiri PAM Batavia dengan sumber air bakunya berasal dari Mata Air Ciomas, pada masa itu penduduk kurang menyukai air sumur bor yang berada di Lapangan Banteng karena bila dipakai menyeduh teh menjadi berwarna hitam (kandungan Fe/besi nya tinggi).

Kurun 1945-1965

Urusan ke-Cipta Karya-an masih sekitar pembanguan, perbaikan dan perluasan Gedung Gedung Negara. Pemerintah Pusat belum menangani air minum dikarenakan keterbatasan keuangan serta tenaga ahli dibidang air minum. Tahun 1953 dimulailah pembangunan Kota Baru Kebayoran di Jakarta, pada saat itu dilakukan pelimpahan urusan air minum ke pemerintah Provinsi Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1955 diadakan Pemilu yang pertama.

Pada tahun 1959 terbentuklah Djawatan Teknik Penjehatan yang mulai mengurusi air minum, dimulai pembangunan air minum di kota Jakarta (3.000 l/dt), Bandung (250 l/dt), Manado (250 l/dt), Banjarmasin (250 l/dt), Padang (250 l/dt) dan Pontianak (250 l/dt) dengan sistem “turn key project” loan dari Pemerintah Prancis. Terbitlah UU no. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan mulailah dibentuk PDAM sampai sekarang.

Kurun 1965-1969

Melalui SK Menteri PUTL no 3/PRT/1968 lahir Direktorat Teknik Penyehatan, Ditjen Cipta Karya.

Tiga waduk yang dibangun di wilayah Jawa Barat dengan membendung Sungai Citarum, yaitu Waduk Jatiluhur (1966), Waduk Cirata (1987), dan Waduk Saguling (1986) menandai era dimulainya penanganan sumberdaya air secara terpadu. Waduk Jatiluhur, seluas sekitar 8.300 hektare, dimanfaatkan untuk mengairi sekitar 240.000 hektare sawah di empat kabupaten di utara Jawa Barat. Air waduk juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas terpasang 150 MW dan sebagai sumber air baku untuk air minum Jakarta (sekitar 80% kebutuhan air baku untuk Jakarta dipasok dari waduk ini melalui Saluran Tarum Barat).

Kurun 1969-1973 (Pelita I- Pelita II)

Pembangunan sistem air minum secara lebih terencana mulai dilaksanakan pada periode pembangunan lima tahunan (Pelita). Dalam Pelita I (1969 – 1973), kebijaksanaan pembangunan air minum dititikberatkan pada rehabilitasi maupun perluasan sarana-sarana yang telah ada, serta peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan baru dan seluruhnya didanai oleh APBN. Target pembangunan sebesar 8.000 l/detik. Pembangunan air minum melalui pinjaman OECF (overseas economic cooperation fund) di kota-kota Jambi, Purwekerto, Malang, Banyuwangi dan Samarinda.

Pada Pelita II (1974 – 1978) pemerintah mulai menyusun rencana induk air bersih, perencanaan rinci dan pembangunan fisik di sejumlah kota Pada saat itu Pemerintah mulai menyusun Rencana Induk (master plan) Air Minum bagi 120 kota, DED untuk 110 kota dan RAB untuk 60 kota, dan pengembangan institusi Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan air minum dengan mendorong dilakukannya peralihan status dari Jawatan/Dinas menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dimulai pembangunan Air Minum di 106 Kabupaten/Kota, yang dilanjutkan pembentukan BPAM (Badan Pengelola Air Minum) sebagai embrio PDAM yang mengelola prasarana dan sarana air minum yang telah selesai dibangun. Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam pembangunan ‘unit produksi” dan Pemda di jaringan distribusi, dalam perjalanan waktu kebijakan ini agak tersendat oleh karena keterlambatan Pemda dalam menyiapkan dana “sharingnya”.

Kurun 1979-1983 (Pelita III)

Periode berikutnya (Pelita III, 1979 – 1983), pembangunan sarana air minum diperluas sampai kota-kota kecil dan ibu kota kecamatan (IKK), melalui pendekatan kebutuhan dasar. Pada awal tahun 1981 pula diperkenalkan “dekade air minum” (Water Decade) yang dideklerasikan oleh PBB.

Terjadi penyerahan kewenangan pembangunan air minum perdesaan dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pekerjaan Umum. Program pembangunan dengan menitik beratkan pada pemanfaatan kapasitas terpasang, o/p prasarana yang telah terbangun, pengurangan kebocoran.

Kurun 1984-1998 (Pelita IV- Pelita VI)

Pada Pelita IV (1984 – 1988) pembangunan sarana air minum mulai dilaksanakan sampai ke perdesaan Target perdesaan 14 juta jiwa di 3.000 desa. Diawal era 90-an terjadi perubahan organisasi yang tadinya berbasis sektoral, menjadi berbasis “wilayah”. Dimulai didengungkannya program KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) di sektor air minum, contohnya mulai digarap Air Minum “Umbulan” Kabupaten Pasuruan sayang belum bisa terealisir karena adanya kendala “tarif air minum-nya” serta masalah kebijakan Pemda lainnya.

Pembangunan pada periode berikutnya (Pelita VI, 1994 – 1998) merupakan pinjakan landasan baru bagi pemerintah untuk memulai periode PJP II, akan tetapi krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang disertai dengan pergantian pemerintahan beberapa kali, telah mempengaruhi perkembangan air minum di Indonesia, banyak PDAM yang mengalami kesulitan, baik karena beban utang dari program investasi pada tahun-tahun sebelumnya, maupun akibat dari dampak krisis ekonomi yang terjadi.

Kurun Waktu 1998 – sekarang

Pada tahun terbit Permen OTDA No. 8/2000 tentang Pedoman Sistem Akuntasi PDAM yang berlaku sampai sekarang. Program WSSLIC I dilanjutkan pada tahun ini dengan nama WSLIC II (Water and Sanitation for Low Income Community),

Pada tahun 2002 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, yang akan menjadikan pedoman dalam monitoring kualitas air minum yang diproduksi oleh PDAM. Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM dan pembangunan sistem penyediaan air minum, dilakukan upaya perumusan kebijakan melalui Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI), untuk merumuskan kebijakan dan strategi percepatan penyehatan PDAM melalui peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta/investor.

Dimulai tahun 2004 inilah merupakan tonggak terbitnya peraturan dan perundangan yang memayungi air minum yaitu dimulai dengan terbitnya UU no 7 Tahun 2004 tentang SDA (sumber daya air). Setelah 60 tahun Indonesia merdeka pada tahun ini Indonesia baru memiliki peraturan tertinggi disektor air minum dengan terbitnya PP (peraturan pemerintah) No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM (sistem penyediaan air minum). Dengan dimulainya kembali pembinaan Air Minum dari yang semula berbasis “wilayah” menjadi berbasis “sektor” lahir kembali Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Air Minum keluarlah kebijakan “Penyehatan PDAM” yang dimulai dengan dilakukannya Bantek Penyehatan PDAM.

Tahun 2009 adanya gagasan 10 juta SR (Sambungan Rumah) dimana Direktorat Jenderal Cipta Karya,Dep PU telah menghitung dana yang dibutuhkan sekitar Rp 78,4 trilyun, yang terdiri dari kebutuhan pembangunan unit air baku 85.000 l/detik sebesar Rp 7,4 trilyun, peningkatan unit produksi 65.000 l/detik sebesar Rp. 17 trilyun, dan peningkatan unit distribusi dan sambungan rumag sebesar Rp. 54 trilyun Pembangunan IKK yang telah dimulai kembali tahun 2007 juga dilanjutkan dengan membangun 150an IKK (bp).

WIKIPEDIA INDONESIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.